JAKARTA - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Dumai, Hj. Leni Ramaini, menghadiri agenda nasional Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Momen strategis tersebut turut dibersamai oleh Kepala Bappeda Kota Dumai Budhi Hasnul, Kepala Dinsos PM Hermiyati, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai sebagai bentuk komitmen lintas sektor daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Leni Ramaini menegaskan komitmen TP PKK Kota Dumai untuk menyelaraskan program kerja daerah dengan visi nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat di Kota Dumai.
"Penguatan tata kelola dan sinergi antara TP PKK, Dekranasda, serta TP Posyandu sangat penting. Di Kota Dumai, kami berkomitmen untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mengintegrasikan peran penggerak ekonomi, pemberdayaan keluarga, dan pelayanan dasar agar dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan dan RT," ujar Hj. Leni Ramaini di sela-sela kegiatan.
Pelaksana kegiatan rapat penguatan tata kelola lembaga sekaligus Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menyebutkan bahwa maksud kegiatan ini adalah sebagai forum konsolidasi kebijakan dan kelembagaan antara Dekranas dan Dekranasda, serta antara TP PKK dan TP Posyandu pusat dan daerah.
Lanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai kedudukan, peran, fungsi, hubungan kerja, termasuk akuntabilitas, baik Dekranas/Dekranasda serta TP PKK dan TP Posyandu pusat dan daerah.
"Kegiatan ini juga untuk memperkuat peran masing-masing lembaga yaitu Dekranas dalam pengembangan perajin UMKM, kerajinan produk unggulan berbasis potensi dan kearifan lokal; TP PKK terutama dalam mengoptimalkan jejaring untuk pemberdayaan ekonomi keluarga, perubahan perilaku, dan penguatan partisipasi masyarakat; serta TP Posyandu untuk memperkuat transformasi Posyandu khususnya pada enam bidang standar pelayanan minimal," jelas Restuardy Daud.
Restuardy melanjutkan, tujuan lain kegiatan tersebut adalah mengidentifikasi titik temu dan ruang kolaborasi ketiga lembaga ini dalam pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan pelayanan dasar, serta mendorong kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait dan merumuskan rencana tindak lanjut yang terukur dan dapat dipantau pelaksanaannya.
"Dari kegiatan ini diharapkan terbangunnya kesamaan persepsi dan terpetakannya ruang kolaborasi pada pengembangan ekonomi keluarga," ucapnya.
Dengan terbangunnya kolaborasi tiga lembaga tersebut, diharapkan keluarga dapat berdaya, masyarakat sehat, dan ekonomi lokal bisa bertumbuh.
Ia menambahkan, Tim Penggerak PKK berperan menggerakkan perubahan dari unit sosial terkecil yaitu keluarga, TP Posyandu menghadirkan layanan dasar sedekat mungkin dengan kehidupan masyarakat, dan Dekranas menghubungkan warisan budaya dengan ekonomi kreatif untuk kemandirian melalui inovasi dan pasar.
Ketiga komponen ini ada dan tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, bahkan hingga tingkat masyarakat terkecil yaitu keluarga.
Oleh karena itu, apabila ketiga komponen ini didorong bekerja dalam satu kesatuan arah pembangunan khususnya di daerah, maka akan memberikan dampak yang sangat luas dan mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah.
"Dengan cakupan tersebut, tantangan kita bukan lagi membuktikan bahwa ketiga lembaga atau komponen sosial ini penting, tetapi tantangan kita bagaimana memastikan kelembagaan tertata, pembagian peran yang jelas, program terstruktur tidak tumpang tindih, maupun dukungan perencanaan dan penganggaran yang memadai serta hasil yang dapat diukur," tutup Restuardy.
Sementara itu, Ketua Harian Dekranas, Ketua Umum TP PKK, sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, saat membuka kegiatan secara resmi mengajak semua pihak mulai dari pengurus Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu di daerah untuk memperkuat sinergi dan perannya di daerah.
Menurutnya, langkah sinergi tersebut merupakan upaya pembagian peran dan kolaborasi berdasarkan tugas serta keunggulan masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui sinergi yang erat antara Dekranas, Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu, bukan berarti menyamakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, tapi justru sebaliknya memperkuat pembagian peran dan kolaborasi berdasarkan tugas serta keunggulan masing-masing," kata Tri Tito Karnavian.
Tri Tito Karnavian menyebutkan, rapat yang diselenggarakan hari ini mengingatkan semua pihak bahwa tata kelola bukan hanya berkaitan dengan struktur organisasi dan administrasi.
Tata kelola yang baik harus mampu memastikan bahwa setiap program memiliki tujuan yang jelas, direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara akuntabel, serta memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, TP PKK, Dekranas, dan TP Posyandu harus terus memperkuat perencanaan program dan kegiatan administrasi kelembagaan, mekanisme koordinasi pengelolaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi.
"Sinergi bukan berarti menyamakan tugas tapi saling melengkapi berdasarkan keunggulan masing-masing, kolaborasi yang kuat akan mendapatkan hasil yang lebih luas," ujar Tri Tito.
Melalui pertemuan antara pengurus pusat dan daerah se-Indonesia ini, menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk berbagi pengalaman dan praktik baik (best practices) antarwilayah, khususnya dari wilayah Indonesia bagian barat yang memiliki karakteristik daerah yang sangat beragam.
Tri Tito Karnavian berharap masing-masing daerah dapat menyampaikan pengalaman, inovasi, maupun tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan organisasi TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu di daerah.
Sehingga dari pengalaman tersebut dapat saling belajar dan menemukan pendekatan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Ia percaya bahwa kelembagaan yang kuat akan menjadi pondasi bagi program yang kuat. Dengan tata kelola yang baik, koordinasi yang efektif, serta pembagian peran yang jelas, maka Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu dapat semakin optimal menjalankan perannya untuk pemberdayaan masyarakat.
"Kami harapkan sekembalinya ibu-ibu semua, kita bisa menindaklanjuti hasil rapat ini melalui sinergi dengan pihak terkait, baik dalam perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi," sebutnya.
Di akhir sambutannya, Ketua TP PKK Pusat mengajak seluruh pengurus TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu se-Indonesia untuk memanfaatkan pertemuan tersebut guna memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan membangun kolaborasi antara Dekranasda, penggerak PKK, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
"Diharapkan setiap program tidak hanya terencana dengan baik, tapi juga memiliki dukungan anggaran dan dapat diimplementasikan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan," pungkas Tri Tito Karnavian.
(Mediacenter Dumai/RRA)
